Punya banyak uang dan aktif di partai politik, memberikan jalan bagi
pengusaha media untuk 'menjual' nama pada media yang dimiliki. Tidak
heran jelang pemilu presiden 2014 mendatang, si empu media tersebut
dengan mudah menyiarkan program-program partai yang ingin disampaikan
kepada masyarakat luas.
Sebut saja perusahan media terbesar di tanah air, MNC Grup, yang lembaran saham mayoritas dimiliki oleh pengusaha kaya Hary Tanoesoedibjo. Pengusaha 47 tahun ini, membawahi beberapa media nasional yang mengudara di tanah air sejak 2003 silam. Pengusaha lulusan Bachelor of Commerce (Honours) dari Careton University, Ottawa Kanada ini sebelumnya juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur PT.Global Mediacom Tbk sejak 2002 lalu.
Akhir 2011 lalu, suami Liliana Tanaja Tanoesoedibjo ini secara terang-terangan mengaku bergabung di partai yang dibuat oleh Surya Paloh, Nasional Demokrat. Hary dipercaya sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional di partai tersebut.
Namun pada awal 2013 lalu, Ayah lima orang anak ini kembali mengejutkan publik. Hal itu disebabkan oleh pengunduran dirinya di Partai Nasdem dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan.Berselang waktu sebulan, Hary menyampaikan secara resmi bergabung ke partai lain, Hanura yang di ketuai oleh Wiranto.
Selain Hary Tanu, ada nama besar lainya yang memiliki saham terbanyak di perusahaan tivi lainya yang mengudara di tanah air. Politisi asal Golkar, Aburizal Bakri juga memiliki beberapa media tivi nasional TV One dan ANTV yang ikut meramaikan pertelevisian Indonesia.
Pengusaha kelahiran 15 November 1945 ini merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009 lalu. Dalam perjalanan karirnya di politik, Ia pernah menduduki kursi sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden SBY pada 5 Desember 2005.
Dan yang terakhir, nama Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh juga memiliki media tivi Metro Tv yang kapan saja bisa menayangkan dirinya dalam berkampanye jelang pemilu presiden tahun depan. Dengan begitu, apa bisa Indonesia akan membentuk regulasi atas kepemilikan media oleh politisi nantinya?
Sebut saja perusahan media terbesar di tanah air, MNC Grup, yang lembaran saham mayoritas dimiliki oleh pengusaha kaya Hary Tanoesoedibjo. Pengusaha 47 tahun ini, membawahi beberapa media nasional yang mengudara di tanah air sejak 2003 silam. Pengusaha lulusan Bachelor of Commerce (Honours) dari Careton University, Ottawa Kanada ini sebelumnya juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur PT.Global Mediacom Tbk sejak 2002 lalu.
Akhir 2011 lalu, suami Liliana Tanaja Tanoesoedibjo ini secara terang-terangan mengaku bergabung di partai yang dibuat oleh Surya Paloh, Nasional Demokrat. Hary dipercaya sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional di partai tersebut.
Namun pada awal 2013 lalu, Ayah lima orang anak ini kembali mengejutkan publik. Hal itu disebabkan oleh pengunduran dirinya di Partai Nasdem dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan.Berselang waktu sebulan, Hary menyampaikan secara resmi bergabung ke partai lain, Hanura yang di ketuai oleh Wiranto.
Selain Hary Tanu, ada nama besar lainya yang memiliki saham terbanyak di perusahaan tivi lainya yang mengudara di tanah air. Politisi asal Golkar, Aburizal Bakri juga memiliki beberapa media tivi nasional TV One dan ANTV yang ikut meramaikan pertelevisian Indonesia.
Pengusaha kelahiran 15 November 1945 ini merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009 lalu. Dalam perjalanan karirnya di politik, Ia pernah menduduki kursi sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden SBY pada 5 Desember 2005.
Dan yang terakhir, nama Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh juga memiliki media tivi Metro Tv yang kapan saja bisa menayangkan dirinya dalam berkampanye jelang pemilu presiden tahun depan. Dengan begitu, apa bisa Indonesia akan membentuk regulasi atas kepemilikan media oleh politisi nantinya?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar